Terkait Kerja Sama dengan Malaysia, Menteri Bahlil Didukung Pengamat

Terkait Kerja Sama dengan Malaysia, Menteri Bahlil Didukung Pengamat - GenPI.co
Menteri Bahlil Lahadalia mendapat dukungan dari pengamat terkait kerja sama dengan Malaysia. Foto: Antara/Galih Pradipta

GenPI.co - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat dukungan dari pengamat terkait kerja sama dengan Malaysia.

Rosdiana Sijabat selaku pengamat ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya menilai, kolaborasi dengan Malaysia akan berdampak kepada penguatan daya saing Indonesia di kancah global.

Terutama bila kerja sama tersebut terjalin pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai solusi energi masa depan dan hilirisasi yang memberikan nilai tambah.

BACA JUGA:  Guru Besar UGM Dukung Bahlil Ajak Dubai Investasi ke Indonesia

“Kerja sama ekonomi pasti baik tujuannya, Malaysia ini adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia dan ditahui juga Malaysia investor asing posisi ke-7. Salah satu strategi yang dilakukan Pak Bahlil dengan memperkuat MoU untuk mendukung investasi di sektor hilirisasi dan EBT di Indonesia,” ujar Rosdiana dari rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (10/6).

“Bisa memperkuat hilirisasi sektor minerba di dalam negeri, salah satunya adalah kerja sama dengan Malaysia. Bagaimana pun produk-produk minerba ini adalah produk yang sangat strategis di masa mendatang dan produk energi baru terbarukan, ini bisa memperkuat posisi Indonesia,” sambungnya.

BACA JUGA:  Terkait Kebijakan Golden Visa, Menteri Bahlil Didukung Pengamat Trisakti

Rosdiana menambahkan kebijakan hilirisasi dan EBT oleh pemerintah, selain membutuhkan biaya yang besar juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, itu tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah saja. Jadi perlu juga berkolaborasi dengan negara lain.

“Saya kira tidak hanya dengan Malaysia, dengan negara-negara lain juga harus dilakukan karena walau bagaimana pun, kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan sebenarnya membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, karena salah satu faktor yang menentukan berhasil untuk mendukung hilirisasi itu adalah ketersediaan smelter-smelter untuk hilirisasi di dalam negeri,” urainya.

BACA JUGA:  Manuver Kilat Bahlil soal Investor Arab Saudi Dipuji Pengamat

Lebih lanjut, Rosdiana menyampaikan pembangunan smelter sendiri tidak mudah, tahun 2022 pemerintah baru memiliki 21 smelter, sementara sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2024 menargetkan dapat membangun sampai 53 smelter.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya