GenPI.co 
Para pemimpin G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang, kemungkinan secara terpadu akan memberikan pengakuan, atau menjatuhkan sanksi baru, guna mendorong Taliban mematuhi janji untuk menghormati hak-hak perempuan dan hubungan internasional.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pembicaraan G7, yang juga akan mengikutsertakan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, kata Duta Besar Inggris untuk AS Karen Pierce.
"Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terencana bersama," kata Pierce kepada Reuters.
BACA JUGA: Lembah Panjshir Dikepung Taliban, Pasukan Perlawanan Tidak Gentar
"Kami akan menilai rezim baru (Afghanistan) berdasarkan tindakan, bukan kata-kata," ujarnya.
Pengakuan adalah suatu tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan Taliban mendapat bantuan asing-seperti yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.
BACA JUGA: Genjot Proses Evakuasi di Afghanistan, AS Sampai Bikin Begini
Perjanjian 2020, yang ditandatangani oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, secara eksplisit menyatakan bahwa kelompok Taliban "tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai sebuah (pemerintahan) negara."
Pengakuan adalah "salah satu sisa pengaruh terpenting yang masih kita punya," kata Annie Pforzheimer, pensiunan diplomat AS yang dari 2017 hingga 2018 menjabat sebagai wakil kepala misi di kedutaan AS di Kabul.
BACA JUGA: Rencana AS Bikin Taliban Berang, Peringatan pun Keluar
Pengakuan akan "jauh lebih kuat" jika dikoordinasikan dengan baik dan memastikan bahwa pemerintah baru bersifat inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia Afghanistan, katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
