GenPI.co 
GenPI.co - Pemerintah militer Myanmar memblokir Facebook dan platform media sosial lainnya yang merupakan sumber komunikasi penting bagi rakyatnya.
Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memadamkan perbedaan pendapat setelah menahan para pemimpin terpilih negara itu dan merebut kekuasaan dalam kudeta militer.
BACA JUGA: Serangan Misterius, Kematian Hakim Meningkat di Afghanistan
Facebook, digunakan oleh sekitar setengah dari 53 juta orang Myanmar, telah muncul sebagai platform utama untuk menentang kudeta dengan foto-foto kampanye pembangkangan sipil dan protes setiap malam dibagikan secara luas.
Kementerian Komunikasi dan Transportasi Myanmar mengatakan pembatasan akan tetap berlaku hingga 7 Februari mendatang.
"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara, menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," demikian pernyataan Kementerian tersebut, seperti dilansir dari Aljazeera, Kamis (4/2/2021).
Langkah ini juga untuk membungkam aktivitas online dilakukan setelah polisi mengajukan tuntutan terhadap mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, yang tidak terlihat sejak dia ditahan pada Senin (1/2/2021) lalu.
Suu Kyi dituntut karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal, dan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memobilisasi tanggapan internasional terhadap pengambilalihan militer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
