GenPI.co 
GenPI.co - Inggris dan Kanada dilaporkan menjatuhkan sanksi kepada para jenderal yang berkuasa di Myanmar karena menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil.
Sementara, Jepang mengatakan setuju dengan Amerika Serikat, India dan Australia bahwa demokrasi harus dipulihkan di sana secepatnya.
BACA JUGA: Jepang Punya Menteri Kesepian, Penasaran Apa Tugasnya?
Negara-negara Barat mengutuk penggulingan dan penahanan 1 Februari lalu atas pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang juga membawa demonstrasi massa harian ke jalan-jalan di negara Asia Tenggara itu.
Menyusul sanksi dari AS yang diumumkan minggu lalu, Inggris dan Kanada mengumumkan tindakan pada hari Kamis (18/2/021) kemarin.
Inggris mengatakan akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada tiga jenderal sementara Kanada mengatakan akan mengambil tindakan terhadap sembilan pejabat militer.
"Kami, bersama sekutu internasional kami, akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata menteri luar negeri Inggris, Dominic Raab dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (19/2/2021).
Selain itu, Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap pemimpin militer Min Aung Hlaing, yang menuduhnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya dan kelompok etnis minoritas lainnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
