GenPI.co 
Hingga kini pemerintah Myanmar tidak memberikan reaksi segera atas sanksi baru tersebut. Pada hari Selasa, seorang juru bicara militer mengatakan pada konferensi pers bahwa sanksi telah diperkirakan.
Kudeta menghentikan transisi tentatif menuju demokrasi yang dimulai pada 2011 setelah hampir setengah abad pemerintahan militer, menimbulkan kekhawatiran akan kembali ke era isolasi lama meskipun para jenderal berjanji untuk mengadakan pemilihan yang adil.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menerangkan dia telah setuju dengan rekan-rekannya di AS, India dan Australia dalam apa yang disebut pengelompokan Quad bahwa demokrasi harus segera dipulihkan di Myanmar.
Sebagai informasi, dilaporkan ada seorang pengunjuk rasa diperkirakan tewas setelah ditembak di kepala di ibu kota, Naypyidaw, pekan lalu. Tentara mengatakan bahwa seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya.
Sedangkan, di kota terbesar kedua, Mandalay, pengunjuk rasa berunjuk rasa pada hari Kamis untuk menuntut pembebasan dua pejabat yang ditangkap dalam kudeta tersebut. Polisi menembakkan meriam air di Naypyidaw untuk membubarkan kerumunan yang mendekati garis polisi.
Di ibu kota tua Bagan, orang-orang dengan spanduk dan bendera berbaris dalam prosesi warna-warni dengan latar belakang kuil kuno. Beberapa pengunjuk rasa berhenti di sebuah kuil untuk mengutuk para diktator, kata seorang saksi mata.
Tentara mengambil alih kekuasaan setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi dari Aung San Suu Kyi.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi kini menghadapi tuduhan melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam serta tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal. Pemanggilannya di pengadilan telah ditetapkan pada 1 Maret.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
