GenPI.co 
Proses tersebut mengumpulkan momentum dengan penjualan aset tahun 2011 ketika para jenderal senior dan keluarga mereka dapat memanfaatkan pembukaan ekonomi untuk mengamankan kendali atas beberapa aset utama Myanmar.
“Ini benar-benar elit dan kroni bisnis yang diuntungkan dari pencurian besar-besaran sumber daya negara ini,” jelas Roberts.
Para pengamat juga menerangkan pengaruh bisnis militer tetap signifikan bahkan dengan reformasi selama 10 tahun terakhir, dan kudeta tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kekayaan dan kepentingan militer dari potensi reformasi oleh pemerintah sipil.
Selain itu, misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibentuk setelah penumpasan Rohingya, merinci kepentingan bisnis militer dalam laporan setebal 110 halaman yang diterbitkan pada Agustus 2019.
Laporan tersebut mengungkapkan sejauh mana keterlibatan angkatan bersenjata dalam ekonomi mengungkap 106 bisnis milik MEHL dan MEC serta 27 afiliasi dekat dengan militer, dan dominasi angkatan bersenjata atas sumber daya alam Myanmar, termasuk pertambangan batu giok.
Dalam sebuah laporan lainnya baru-baru ini tentang bagaimana dunia harus menanggapi kudeta, Crisis Group menekankan mungkin juga ada tekanan pada pusat keuangan pilihan militer di kawasan Asia "terutama Singapura" termasuk pembekuan aset dan penolakan layanan keuangan para jenderal.
Para pegiat telah mendesak Kirin, perusahaan minuman Jepang, untuk memutuskan hubungan dengan MEHL selama bertahun-tahun.
Warga Myanmar sendiri juga telah memboikot barang dan jasa dari perusahaan militer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
