GenPI.co 
GenPI.co - Myanmar terus memanas, Jenderal Senior Min Aung Hlaing menjadi dalang sebagai memimpin kudeta pada 1 Februari yang membatalkan eksperimen demokrasi selama 10 tahun.
“Min Aung Hlaing memimpin genosida terhadap Rohingya dan tanggapan internasional hampir tidak ada sama sekali,” kata Anna Roberts selaku direktur eksekutif Kampanye Burma Inggris, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (26/2/2021).
BACA JUGA: Mendadak Konflik India-China Mereda, Alasannya Menggetarkan Jiwa
Bahkan atas insiden kudeta militer tersebut, membuat setiap negara salah satunya Amerika Serikat mengumumkan sanksi keuangan untuk mencegah militer memanfaatkan miliaran dolar yang disimpan di AS.
Serta tindakan yang ditargetkan terhadap masing-masing jenderal termasuk Min Aung Hlaing yang menambah langkah-langkah yang diberlakukan setelah penumpasan 2017 yang mendorong eksodus lebih dari 740.000 kebanyakan Muslim Rohingya ke negara tetangga Bangladesh.
Seperti diketahui, militer mulai terlibat dalam bisnis ketika Ne Win bergerak untuk menasionalisasi ekonomi sebagai bagian dari “Jalan Burma menuju Sosialisme setelah kudeta 1962.
Ketika militer meninggalkan ekonomi terencana, ia mulai memelihara bentuk kapitalisme kroni dengan jenderal senior dan perwira militer yang mampu mengamankan akses preferensial ke banyak sektor ekonomi, termasuk beberapa industri yang paling menguntungkan di negara itu.
Bahkan, di beberapa daerah, hanya perusahaan militer dan afiliasinya yang diizinkan beroperasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
