GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani memberikan kritikan terhadap Kemendikbud. Kritik itu disampaikan karena ada tiga peristiwa yang terjadi di Kemendikbud.
Pertama, hilangnya frasa agama dalam draft peta jalan pendidikan nasional (PJPN).
BACA JUGA: Keterangan Saksi Bikin Habib Rizieq Terpojok, Pakar: Tak Pantas..
Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Kemudian, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asyari dr buku atau kamus sejarah online yg diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan.
“Itu, justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi dimata segmen umat Islam tertentu,” ujar dia dalam keterangannya yang diterma GenPI.co, Rabu (21/4/2021).
Politikus PPP itu menuturkan bahwa sejumlah kalangan Nahdhiyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU Circle) menyampaikan bukan hanya nama K.H. Hasyim Asyari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud, melainkan Gus Dur tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah.
“Selain itu, nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir tidak ada,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
