GenPI.co 
Bahkan, Mulyadi memastikan FPI bukan musuh dari partai politik media massa melainkan elite oligarki yang berdiri di belakang tempat-tempat pelacuran, perjudian, penjualan minuman keras, yang selama ini merasa terganggu dengan keberadaan FPI.
"Jadi ini awalnya, sehingga muncullah konflik horisontal," jelas Dr Mulyadi.
Dosen Pascasarjana FISIP UI ini menegaskan, dalam negeri demokrasi keberadaan FPI sama sekali tidak bertentangan.
Pasalnya, FPI adalah bagian infrastruktur politik dan harus eksis dalam demokrasi karena hak dari warga negara.
Hal itu jadi cerminan hak berkumpul, berserikat, dan hak untuk berbicara.
Kedua hak ini, menurut Mulyadi, untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang menunjukkan berjalannya pemerintahan yang baik (good governance) yang cirinya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif.
"Nah, karena kehadirannya tidak bertentangan dengan demokrasi, maka tidak mungkin FPI dimasukkan dalam kategori teroris oleh dunia internasional," ungkap Dr Mulyadi.
Dr Mulyadi pun membeberkan, dunia internasional sudah mengetahui posisi FPI sebagai bagian infrastruktur politik, sama dengan parpol dan media sehingga tidak disamakan dengan organisasi atau partai yang dilarang seperti PKI.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
