GenPI.co 
"TWK tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi," ungkap keterangan tersebut.
Tak hanya itu, PBNU pun meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengusut pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual rasisme dan pelanggaran lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancara.
Sebab, ada sejumlah pertanyaan yang melenceng, menjijikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut terungkap, karena ada sejumlah pewawancara menanyakan pertanyaan: Mengapa umur segini belum menikah?
Masihkah punya hasrat? Mau enggak jadi istri kedua saya? Kalau pacaran ngapain aja? Kenapa anaknya disekolahkan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)?
Kalau salat pakai qunut nggak? Islamnya Islam apa? Bagaimana kalau anaknya nikah beda agama?
"Pertanyaan-pertanyaan di atas sama sekali tidak terkait dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara, dan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi," jelas Rumadi Ahmad.
Oleh sebab itu, PBNU menyebut pertanyaan-pertanyaan tersebut ngawur, tidak profesional dan mengarah pada ranah personal yang bertetangan dengan undang-undang Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
