GenPI.co 
"Tahukah sudah delapan hari pernyataannya tidak membawa perubahan pada SK (Surat Keputusan) Pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai," sambungnya.
Politikus PKS itu juga menegaskan bahwa ada Perintah Presiden yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan KPK.
Jika perintah Presiden Jokowi itu dibiarkan, semakin lama akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Sehingga menurut Mardani Ali Sera, bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi.
"Ada perintah Presiden dan MK (Mahkamah Konstitusi) yang harus dilaksanakan," jelas Mardani Ali Sera.
"Kian lama bisa menimbulkan kegaduhan tidak perlu yang memghambat agenda pemberantasan korupsi," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan tidak bisa serta merta dijadikan dasar untuk menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes tersebut.
Menurut Presiden Jokowi, kalau ada kekurangan pada 75 pegawai KPK itu, bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
