Kebijakan PPKM Jokowi Didukung Penuh NU dan Muhammadiyah

GenPI.co - Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk sejumlah daerah di pulau Jawa dan Bali pada 3 - 20 Juli 2021.

Kebijakan kunci Jokowi dalam mengurangi penyebaran kasus covid-19 ini didukung oleh dua ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua PBNU Bidang Dakwah Abdul Manan Ghani mengaku mendukung kebijakan ini.

BACA JUGA:  Top! Anggaran Belanja Miliaran di Bandung Untuk PPKM Darurat

"Karena kebijakan ini terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat," kata Manan di Jakarta, Jumat (2/7).

Terkait dengan penutupan tempat ibadah yang menghebohlan, Manan berharap aturan itu bisa dijelaskan lebih detail.

BACA JUGA:  PPKM Darurat, PKS Sampaikan Pesan Penting untuk Pemerintah Pusat

Misalnya, masjid tetap diperbolehkan mengumandangkan azan sebagai pemberitahuan waktu salat.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti juga menyuarakan hal senada.

"Muhammadiyah mendukung penuh PPKM Jawa-Bali," katanya dikutip GenPI.co dari Twitter-nya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News