GenPI.co 
GenPI.co - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) dr Pandu Riono MPH PhD membandingkan perbedaan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di DKI Jakarta.
Menurutnya, perbedaan itu ada pada wewenang kepala daerah misalnya seperti yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan, sehingga kebijakan pengetatan bisa dijalankan, dan pelaksanaan PSBB dianggap berhasil menekan laju Covid-19.
""Waktu Pak Anies pegang PSBB itu betul bisa dijalankan. Sekarang wewenang kan enggak ada lagi tetapi di PPKM (Koordinator PPKM Darurat, Luhut - Red)," ujar dr Pandu dalam kanal Hersubeno Point di YouTube Hersubeno Arief, dipantau Senin (12/7/2021).
BACA JUGA: Firli Sebut Dugaan Korupsi Lahan, Anies Siap-siap Dipanggil KPK
Lebih lanjut, dia menilai penanganan pandemi melalui Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sudah jelas tidak efektif.
"Penanganan pandeminya enggak jalan, adanya PEN saja. Makanya ini KPC PEN baiknya dibubarin saja, sudah gagal kok," tegasnya.
BACA JUGA: Suara Lantang Rocky Gerung Mengagetkan, Sebut Anies
Pandu menambahkan salah satu indikasi tidak efektifnya KPC PEN ini adalah tidak mau mendengarkan masukan dari para ahli kesehatan soal adanya lonjakan Covid-19.
Melonjaknya kasus Covid-19 juga diprediksi karena beberapa alasan, pertama dengan adanya varian delta, lalu perilaku abai penduduk, kemudian kebijakan pemerintah yang seperti ini (mengutamakan PEN) sangat tidak efektif.
BACA JUGA: Pak Luhut, PPKM Darurat Sama Dengan Lockdown! Rakyat Bisa Mati
"Sudah jauh hari saya sampaikan akan terjadi gelombang lonjakan dahsyat, maka ketatkanlah Pulau Jawa segera. Itu saya diskusikan dengan Pak Gunadi dan Pak Anies dan mereka setuju. Tetapi, usulan itu tidak bisa diterima kalangan pemerintah lainnya," tutur dia.(esy/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
