GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mengatakan apabila pemerintah memperpanjang aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali maka pelaksanaannnya harus diperketat.
"Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan Covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat," ujar Anas Thahir dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).
Dia menambahkan salah satu catatan PPKM darurat yang dianggap masih kurang efektif yakni masih banyak nonesensial atau nonkritikal beroperasi seperti biasa.
BACA JUGA: Anggota DPR Fraksi PAN Beberapa Alasan Minta RS Khusus DPR
"Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku," tegas Anas.
Pemerintah juga bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara ketat dan serentak di Pulau Jawa dan daerah lain.
BACA JUGA: Anggota DPR Nur Nadlifah Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi turut sepakat agar pemerintah memperpanjang PPKM darurat demi menekan laju penularan virus Covid-19.
"Kami mendukung apa pun kebijakan pemerintah dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kami mengawasi kebijakan tersebut," tutur Nurhadi.(antara/jpnn)
BACA JUGA: Covid-19 Makin Gawat, DPR Dukung Perpanjangan Masa PPKM Darurat
Jerinx Cari Masalah Melulu, Maunya Apa?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
