GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menilai kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui Permenkes No.19 Tahun 2021 terkait vaksin gotong royong individu menuai kontroversi.
Dia menilai kebijakan tersebut mencederai upaya keras pemerintah dalam menanggulangi covid-19 dengan cara percepatan vaksinasi.
“Vaksin gotong royong individu yang dikomersilkan sungguh mengejutkan rakyat termasuk saya karena belum pernah ada pembahasan tersebut,” katanya saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPOM, Selasa (13/7).
BACA JUGA: Indonesia Gandeng Australia untuk Kembangkan Riset di Kamboja
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa menyebut kebijakan vaksin berbayar tersebut sebaiknya dibatalkan.
“Beberapa hari yang lalu kami zoom meeting dengan beberapa perusahaan dan mereka mengeluh susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah di-roadmap Kemenkes dengan beberapa pihak termasuk Komisi IX,” tutur Nadlifah.
BACA JUGA: Tempat Tidur Terbatas, Menkes Budi Minta Warga Batasi Mobilitas
Nadlifah mengatakan sepakat dan mendukung upaya keras pemerintah mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan.
“Kami mendorong agar vaksin gotong royong bagi perusahaan bisa disegerakan. Ini malah vaksinasi gotong royong yang lainnya yang muncul. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga pak,” tutur Nadlifah.
BACA JUGA: Mafia Kesehatan Merajalela, Jokowi Mania Curigai Elite Politik
Dia juga meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes mempermudah akses serta pelaksanaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
