GenPI.co 
GenPI.co - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Agus Widjojo, menyebut ketika presiden di suatu negara berasal dari kalangan sipil maka jangan terlalu mudah memberikan kesempatan militer masuk ke urusan domestik.
Ia mencontohkan, permintaan bantuan kepada militer atau TNI jangan langsung dilakukan meskipun terjadi bencana dengan skala besar.
“Coba pakai sistem administrasi sipil dulu,” ujarnya, Kamis, 26 Agustus 2021.
BACA JUGA: Gubernur Lemhannas: Harus Ada yang Berani Lawan Habib Rizieq
Hal itu dia katakan sebagai bagian dari salah satu pemikirannya terkait reformasi militer dan profesionalisme TNI dan dituangkan ke dalam buku Tentara Kok Mikir: Inspirasi Out Of The Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang diluncurkan pada Rabu (25/8) di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.
Selain tidak mudah memberikan kesempatan TNI untuk masuk ke urusan domestik, pemikiran dia terkait reformasi militer yang beririsan dengan demokrasi lainnya adalah tidak melihat sistem politik dari peraturan, anggaran atau ekonomi, melainkan harus dilihat dari aspek budaya.
BACA JUGA: TNI AU Siapkan 20.000 Vaksin Bagi Warga Gunungkidul
"Ada banyak negara yang demokrasinya tidak kuat bukan hanya gara-gara sistem ekonomi, tapi karena budayanya," ujar dia.
Ia juga menyatakan stabilitas demokrasi dapat berjalan dengan stabil apabila telah ada beberapa kali Pemilu.
BACA JUGA: Pak Jokowi, DPR Menunggu Surat Calon Panglima TNI
Sementara itu, bersamaan dengan peluncuran buku Tentara Kok Mikir: Inspirasi Out Of The Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, aktivis Dimas Oki Nugroho mengatakan, tantangan demokrasi Indonesia saat ini adalah sipil profesional dan kepemimpinan yang mampu menjembatani. Menurut dia, dua sikap itu dapat dipelajari sipil dari militer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
