Tugas Berat Demokrat dan PKS, Jangan Sampai Ada RUU Seludupan

GenPI.co - Partai Demokrat dan PKS kini duet sebagai di luar pemerintahan untuk mengawasi kebijakan Presiden Jokowi.

Hal itu terjadi usai PAN masuk koalisi pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho menilai akan ada tugas berat bagi kedua partai di luar pemerintahan tersebut.

BACA JUGA:  Wasekjen DPP Partai Demokrat Bongkar Janji PDIP, Isinya Menohok

Menurutnya, Partai Demokrat dan PKS perlu menyiapkan strategi baru dalam menjalankan fungsi pengawasan di DPR.

"Sulit mengawasi pemerintah. Jadi, ketika kekuatan partai di luar pemerintah sangat sedikit, bagaimana DPR nanti mampu menjalankan fungsi-fungsi pengawasan itu," beber Catur kepada GenPI.co, Minggu (29/8).

BACA JUGA:  PAN Masuk Koalisi, Pengamat Singgung PKS dan Demokrat

Catur menjelaskan kekuatan partai di luar pemerintah pun makin berkurang dengan temuan tersebut.

Oleh karena itu, dia merasa kebijakan pemerintah terkait penyusunan Undang-undang (UU) makin mudah.

BACA JUGA:  Analisis Refly Harun: Partai Demokrat dan PKS Dalam Bahaya

"Kemarin pas ada PAN, PKS, dan Demokrat saja banyak Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial yang lolos," tambahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News