GenPI.co 
"Seharusnya begitu, jika mengikuti logika demokrasi. Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati-hati serta tidak berbuat salah," tutur Mardani Ali Sera.
Di sisi lain, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun merasa bahwa somasi atau ultimatum kepada warga negara tidak bijaksana.
"Kalau saya presiden, saya larang itu menteri memberikan gugatan, somasi, atau ultimatum kepada rakyat biasa atas pekerjaan mereka yang melakukan kontrol atas jalannya kekuasaan," ujar Refly Harun.
BACA JUGA: Cespleng! Kocok Pisang Campur Madu Khasiatnya Wow Banget
Menurut Refly Harun, hal tersebut sangatlah penting. Sebab, Luhut Pandjaitan memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan yakni sebagai menteri koordinator.
"Kalau dia bukan siapa-siapa barang kali tidak terlalu penting juga. Tapi, kita harus memahami peran KontraS, Lokataru, Haris Azhar, dan Fathiya," tegasnya.
BACA JUGA: Kocok Pepaya Peras Jeruk Nipis Bikin Pria Dahsyat, Siap Goyang
Bukan tanpa alasan, menurutnya, pekerjaan Haris dan Fathia memang berada pada jalur membangun good governance dan clean government.
"Walaupun kadang bikin merah telinga penguasa, bikin merah telinga pejabat. Tapi harus kita hormati," pungkas Refly Harun.(*)
BACA JUGA: Rezeki Berkah, Besok 4 Shio Borong Keberuntungan Sampai September
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
