GenPI.co 
GenPI.co - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni buka suara soal dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) Kemenkes.
Ia meminta pihak kepolisian betul-betul bekerja untuk menangani kasus ini, daripada memburu pembuat mural yang sempat ramai beberapa waktu lalu.
Pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, itu menyatakan bahwa perlu dikerahkan tim khusus untuk menangani kasus kebocoran data tersebut.
"Buat saya, mencari pembocor data penting rakyat lebih penting daripada memburu pembuat mural," kata Sahroni dikutip dari JPNN.com, Kamis (2/9).
Legislator dari Dapil III DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu) itu kemudian mempertanyakan perbaikan sistem pengamanan digital yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta di Indonesia selama ini.
BACA JUGA: Suara Lantang Puan Soal Kebocoran Data, Seret Kemenkes & Kominfo
"Saya melihat kebocoran data di Indonesia ini masih tidak ada perubahan, baik swasta maupun pemerintah. Ada saja data yang bocor dari BPJS, pinjol, nasabah bank, sekarang data eHAC," kata Sahroni.
Ia pun meminta Bareskrim Polri agar segera mengusut tuntas aktor di balik pembocor data eHaC.
BACA JUGA: Dasco: Indonesia Memerlukan UU Perlindungan Data Pribadi
Sebab, data yang bocor itu adalah data pribadi lengkap, dan sangat penting milik masyarakat.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu khawatir data yang penting milik penduduk Indonesia nantinya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Tegas! DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Kebocoran Data
"Sekarang ini bocornya mulai dari nomor KTP, paspor, data tes Covid-19, nomor HP, pekerjaan, bahkan alamat rumah dengan lengkap," ujar Ahmad Sahroni. (mcr8/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
