Wakil Ketua MUI: Bapak Cukup 2 Periode, Maaf Rakyat Sudah Muak

GenPI.co - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas blak-blakan merespons isu amendemen UUD 1945 yang tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air.

Menurut Anwar Abbas merujuk pernyataan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

"Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat," jelas Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis (2/9).

BACA JUGA:  Kocok Buah Sawo Campur Madu Wow Banget, Khasiatnya Cespleng

Hal yang disoroti dalam amendemen tersebut adalah mengembalikan MPR RI menjadi lembaga negara paling tertinggi. Selain itu, pembahasan mengenai masa jabatan presiden juga menjadi sorotan.

Anwar Abbas membeberkan, bahwa Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.

BACA JUGA:  Jika Pria Memiliki Kebiasaan Ini, Siap-siap Ancaman Impotensi

Menurut Anwar Abbas merujuk pernyataan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

"Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat," jelas Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis (2/9).

BACA JUGA:  Jika Wanita Susah Mencapai Puncak Kenikmatan, Pria Harus Tahu Ini

Anwar Abbas menilai, ide penambahan masa jabatan presiden akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News