GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa memberikan sorotan terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi).
Herry menjelaskan, tepat atau tidaknya usulan perpanjangan masa jabatan presiden untuk 2-3 tahun mendatang tentunya mengacu pada konstitusi.
"Sudah jelas bahwa UUD tahun 1945 hasil amandemen keempat membatasi masa jabatan Presiden. Artinya Jokowi pun berakhir tahun 2024," katanya kepada GenPI.co, Sabtu (4/8).
Ia menjelaskan, beragam survei menyebut bahwa mayoritas publik tidak menginginkan perpanjangan, apalagi penambahan periodesasi jabatan Presiden.
"Ini realisasinya," jelasnya.
Menurutnya, publik menolak dengan alasan efektifitas dan efisiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.
Survei yang dilakukan CISA bertajuk 'Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini' menyebut bahwa 60,08 persen responden tidak setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027.
Adapun yang menyatakan setuju hanya 25,42 persen responden, yang sangat tidak setuju 8,42 persen, sangat setuju 2,75 persen dan tidak tahu/tidak tenjawab 2,33 persen.
Hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei 2021.
Survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional.
Untuk penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling.
Hasilnya, mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi selama pandemi Covid-19. (*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
