Pengamat: Isu Amendemen UUD & Presiden 3 Periode Titipan Oligarki

Pengamat: Isu Amendemen UUD & Presiden 3 Periode Titipan Oligarki - GenPI.co
Direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Foto: Dok. Narasumber

“Mereka tidak punya simpati dan empati lagi soal kondisi rakyat. Jadi rakyat hanya dijadikan tameng soal dinamika kenapa amendemen perlu dilaksanakan,” tandasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie juga memiliki pendapat yang sama.

Oleh sebab itu, dirinya menolak adanya mengubahan konstitusi tersebut.

BACA JUGA:  Soroti Wacana Amendemen UUD, Irwan Fecho: Rakyat Tak Butuh Itu!

“Tak perlu ada amandemen untuk jabatan presiden. Saya yakin ini akan mengganggu penanganan Covid-19. Ini kepentingan politik mereka yang rakus kekuasaan,” ujarnya.

Jerry juga mempertanyakan mengapa para legislator di parlemen sangat ngotot membesarkan isu 3 periode tersebut walaupun Presiden Jokowi dan rakyat sangat menolak.

BACA JUGA:  Amandemen UU 45 Dinilai Ingin Kembalikan Pemerintah ke Era Orba

"Mau dipaksakan tak dikehendaki rakyat. Jadi presiden dan rakyat menolak, kenapa para legislator mau ngotot memajukan agenda ini?" tuturnya.

Menurut Jerry, seharusnya para anggota dewan melihat secara konstekstual terkait mana yang menjadi urgensi dan yang bukan.

BACA JUGA:  Ray Rangkuti: Ada Bisikan Mega ke Jokowi untuk Amandemen UUD 1945

"Yang paling penting, jangan bohongi publik dengan ide sesat tersebut. Kalau amanah konstitusi sudah diobok-obok, bahaya,” tandasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya