Akademisi Minta Pemerintah Tak Hanya Rahasiakan Data Pejabat

Akademisi Minta Pemerintah Tak Hanya Rahasiakan Data Pejabat - GenPI.co
Akademisi Minta Pemerintah Tak Hanya Rahasiakan Data Pejabat (Foto: Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden)

GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah memberikan tanggapannya terkait tersebarnya data sertifikat vaksinasi dan NIK Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

Menurut Lina, nomor induk kependudukan (NIK) itu adalah rahasia pribadi.

Oleh karena itu, Lina meminta lembaga dan kementerian hanya menampilkan nama penduduk tanpa NIK.

BACA JUGA:  Pengamat Kebijakan Publik: Jika NIK Bocor Akan Sangat Bahaya

“NIK itu menggambarkan tanggal lahir lengkap dan dengan NIK,” ujarnya kepada GenPI.co, Senin (6/9).

Lina mengatakan bahwa suatu pihak bisa masuk ke hampir semua data pribadi milik orang lain jika sudah memiliki NIK pribadi tersebut.

BACA JUGA:  Data Presiden Bocor, Ketua KPU Buka Suara

“Nomor telepon juga bisa diakses lewat NIK. Pihak yang tidak bertanggung jawab bisa sembarangan menggunakan NIK itu, bahkan untuk pinjaman online,” katanya.

Akademisi itu pun menegaskan bahwa pemerintah tak hanya menutup data pejabat.

Pasalnya, rahasia data pribadi merupakan hak semua orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya