Makin Kaya, Pejabat Publik Dinilai Langgar Etika Pelayanan Publik

GenPI.co - Analis Sosial Politik Ubedilah Badrun memberikan pendapatnya terkait laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap sekitar 70,3 persen pejabat makin kaya selama pandemi covid-19.

Menurutnya, hal tersebut terjadi di tengah kondisi masyarakat yang sedang menderita akibat pandemi covid-19.

“Pejabat boleh kaya, tidak ada larangan. Namun, kita boleh bertanya, bisnis apakah yang bisa membuat mereka mendapat keuntungan milyaran rupiah dalam satu tahun ini di tengah pandemi covid-19,” ujarnya kepada GenPI.co, Senin (13/9).

BACA JUGA:  Pandemi Covid-19 Jadi Endemi, Dasco Buka Suara

Ubedillah mengatakan bahwa kekayaan para pejabat bisa dari hasil bisnis alat kesehatan hingga batu bara dan kelapa sawit.

“Adakah kemungkinan pejabat itu memanfaatkan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis?” katanya.

BACA JUGA:  Jokowi Makin Kaya Selama Pandemi, Rocky Gerung Bilang Begini

Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menilai bahwa bertambahnya kekayaan pejabat selama pandemi covid-19 merupakan hal yang buruk dalam soal etika politik.

Pasalnya, mereka bahagia di atas penderitaan rakyat banyak.

“Mestinya pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” ungkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News