GenPI.co 
GenPI.co - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto blak-blakan memastikan, PDIP tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi tiga periode dan juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.
Hal tersebut diungkapkan Hasto Kristiyanto melalui siaran pers yang diterima GenPI.co, Sabtu (18/9).
Hasto Kristiyanto membeberkan, bahwa PDIP akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024 tergantung hasil kontemplasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: Takdir 4 Zodiak Kaya, Rezeki Nomplok Tiba-tiba Masuk Rekening
Selain itu, Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan amendemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan pihaknya hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Hasto Kristiyanto memastikan, bahwa PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan jabatan kepala negara ditambah masanya atau bisa diduduki tiga periode.
BACA JUGA: Jika Wanita Melakukan 5 Hal Ini, Dia Sedang Jatuh Cinta
"PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di Jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya," tegas Hasto Kristiyanto.
"Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," sambungnya.
BACA JUGA: Besok 4 Shio Bergelimang Uang, Isi Rekeningnya Bikin Terbelalak
Hasto Kristiyanto menilai, bahwa konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
