GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Hendra Setyawan mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa menciptakan fair election pada Pemilu 2024.
Untuk mewujudkan itu, langkah pertama yang perlu diperhatikan ialah soal jadwal pelaksanaan pemilu yang wajib sesuai konstitusi, yakni dilaksanakan April 2024.
"Kalau dari simulasi KPU misalnya, itu Februari. Berarti Januari sudah mulai pendaftaran parpol. Padahal, tahapannya membutuhkan waktu yang panjang," kata Hendra kepada GenPI.co, Senin (20/9/2021).
BACA JUGA: Peneliti IPO Bongkar Isu Pemilu 2024 Mundur, Seret Tito Karnavian
Partai yang kini sudah ada di parlemen mungkin akan diuntungkan, karena prosesnya hanya verifikasi administrasi.
Akan tetapi, lain hal dengan partai non-parlemen yang harus menghadapi dua proses, verifikasi administrasi dan faktual.
BACA JUGA: Pemilu Ditunda, Ujang: Pemerintah Punya Rencana Terselubung
"Kalau verifikasi faktual, itu ada kepengurusannya sekian daerah, kantor, anggota per daerah, macam-macam. Itu jelas bukan kerja-kerja pendek," katanya.
Oleh karena itu, satu hari saja bagi mereka itu sangat berarti untuk memenuhi syarat itu.
BACA JUGA: Jika Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan, Parpol Nonparlemen Dirugikan
Jika dimajukan dari yang diamanatkan konstitusi, tentu akan mengurangi hak mereka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
