GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, angkat bicara soal permasalahan yang ada di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu berkaitan polemik 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan akan segera diberhentikan per 30 September 2021 mendatang.
Menurut dia, polemik TWK ini seyogyanya tidak harus melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Tanpa Novel Baswedan Cs, KPK Disebut Masih Punya Taring
"Saya setuju dengan Jokowi yang tidak ingin menginterfensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Harus fair, jangan merasa yang 56 itu pejuang," ujar dia kepada GenPI.co, Rabu (22/9/2021).
Adib menambahkan, presiden nantinya akan dicitrakan melakukan intervensi jika mengambil alih kasus TWK dan KPK.
BACA JUGA: Khusus Penegak Hukum, Jokowi Beri Perintah Tegas!
"Itu tidak baik untuk ke depannya. Apalagi TWK ini kan asesornya lintas lembaga, bukan hanya dari KPK saja," kata dia
Kendati demikian, dirinya merasa bahwa polemik TWK ini juga tetap harus diselesaikan secepatnya, karena, hal tersebut sangat kontraproduktif.
BACA JUGA: Soal Polemik TWK, Dewas KPK Diminta Buka Mata
Dia menilai, permasalahan TWK menjadi polemik yang berkembang ke mana-mana, liar, dan jadi konsumsi politik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
