GenPI.co 
GenPI.co - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti polemik wacana kepala daerah dipimpin anggota TNI-Polri. Sorotan mengarah ke Kemendagri.
Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi, tetapi perlu aturan yang jelas terhadap kedua lembaga tersebut.
"Ini (wacana) bukan sesuatu yang baru terjadi, melainkan kerap diusulkan bahkan tidak hanya di pemerintahan sekarang," ucap Khairul kepada GenPI.co, Minggu (26/9).
BACA JUGA: Pemerintah Didesak Perpanjang Jabatan 271 Kepala Daerah
Khairul menjelaskan pemerintah seharusnya menjadi perhatian tentang ide atau gagasan tersebut.
Sebab, kata dia, TNI dan Polri tidak jelas berada dalam pusaran politik di Indonesia.
BACA JUGA: Usung TNI-Polri Jadi Kepala Daerah, Pengamat Seret UU Usang
"Inisiatif wacana ini tidak datang dari kedua institusi, tetapi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," jelasnya.
Oleh karena itu, Khairul mempertanyakan motif yang diinginkan Kemendagri tentang usul tersebut.
BACA JUGA: TNI-Polri Sulit Bisa Jabat Jadi Kepala Daerah, Masalah Ini Dikuak
Menurutnya, keadaan itu bisa memicu polemik antara masyarakat sipil dengan pihak keamanan atau militer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
