GenPI.co 
GenPI.co - Ahli hukum tata Negara Refly Harun merasa bahwa PDIP tak demokratis. Dia menilai sangat tidak fair bila nasib bangsa ada di tangan Megawati Soekarnoputri.
Ada keanehan yang dirasakan lantaran PDIP melarang kadernya untuk menyampaikan aspirasi terkait calon presiden dan wakil presiden.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Bambang Wuryanto menyebut kader PDIP yang memberi dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo bukan bagian dari banteng, melainkan celeng.
BACA JUGA: Gawat! Pengamat Sebut Ganjar Pranowo Berpotensi Dipecat Megawati
“Kenapa? Namanya aspirasi kan tidak perlu ditentang dan dibentung, apakah aspirasi tersebut kemudian jadi bahan pertimbangan Megawati? Ya terserah Megawati,” ujar Refly kepada GenPI.co, Kamis (14/10).
Yang lebih aneh lagi, menurut Refly, bangsa ini serasa hanya dikontrol oleh satu sosok saja yakni Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Politisasi Riset
“Masa iya nasib bangsa ini hanya ditentukan oleh satu orang saja? Bayangkan? Hanya Megawati yang berhak menunjuk siapa yang berhak jadi calon presiden, kan kacau,” katanya.
Dirinya lantas mengkritisi mekanisme PDIP yang tidak demokratis. Padahal, menurutnya masyarakat Indonesia menginginkan calon pemimpin yang berasal dari mekanisme tersebut.
BACA JUGA: Pengamat Politik: Jokowi Akhirnya Memilih Megawati Soekarnoputri
“Harusnya kan mekanisme partai ini lebih demokratis, tapi kan saya bukan kader PDIP. Walaupun begitu, saya sebagai rakyat Indonesia ingin mekanisme demokratis saat menentukan calon pemimpin,” katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
