GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memberikan penilaian dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Ujang, tidak sedikit masyarakat sipil, aktivis hingga mahasiswa yang mengkritik pemerintah malah berujung bui.
"Penegakkan hukum masih compang-camping. Masih tebang pilih. Hukum masih menyasar pada rakyat kecil dan mahasiswa yang kritis," kata Ujang dalam keterangannya, Senin (18/10).
BACA JUGA: Komika McDanny Hina Habib Rizieq, Pentolan 212 Beraksi Keras
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini meminta pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Jika tidak, itu akan berakibat serius bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air yang mengalami penurunan indeks demokrasi.
BACA JUGA: Barisan Celeng Makin Ditekan Bisa Membesar
"Sisi penegakan hukum harus diperbaiki," pungkasnya.
Sementara itu, Direketur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, mengatakan pada tahun ini ada hal baru yang mulai terlihat, yakni keterlibatan Wapres Maruf Amin dalam agenda negara.
BACA JUGA: Dokter Boyke Beberkan Cara Pria Selera di Ranjang, Hmmm
Sementara pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-Maruf, mantan Rois Aam PBNU itu nyaris tidak terlihat sama sekali kinerjanya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
