GenPI.co 
Kedua, Perppu Corona. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau yang sering disebut sebagai Perppu Corona, telah memberi kekuasaan penganggaran yang sangat besar kepada Presiden dan memberi hak impunitas kepada para pejabat di sektor keuangan.
"Sayangnya, di tengah-tengah pandemi, kekuasaan penganggaran serta pelonggaran defisit APBN yang lebih besar ini, bukannya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, porsi terbesar justru digunakan untuk oligarki," jelas Fadli Zon.
"Jadi, rakyat yang sudah ditimpa kesulitan ekonomi, tak mendapat bantuan jaminan kesehatan, karena anggaran publik kita lebih suka digunakan pemerintah untuk melayani kepentingan oligarki," tambahnya.
BACA JUGA: Hanya Menunggu Waktu, Rezeki 3 Zodiak Bisa Mengucur Deras
Ketiga, agenda pemindahan ibukota negara. Di tengah-tengah pandemi, defisit fiskal, defisit APBN, serta jumlah utang yang terus melonjak, pemerintah terus-menerus melontarkan wacana pemindahan ibu kota.
"Kalau dulu saya bertanya ‘dari mana anggarannya’, maka sesudah saya pelajari lebih jauh wacana ini, pertanyaan yang tepat sebenarnya adalah: ke mana dan kepada siapa pemerintah akan memberikan aset-aset negara yang di Jakarta dan sekitarnya," jelas Fadli Zon.
BACA JUGA: Bawang Putih Campur Jahe Khasiatnya Dahsyat, Istri Lemas Bahagia
Banyak orang lupa, lanjutnya terlepas dari soal apakah ibukota negara nantinya akan benar-benar bisa dipindahkan atau akan jadi proyek mangkrak, di belakangnya ada agenda untuk mengalihkan aset-aset negara.
Di antaranya berupa gedung, atau lahan, terutama yang ada di Jakarta, kepada pihak lain.
BACA JUGA: Tips Zoya Amirin Agar Wanita Bisa Makin Nikmat Saat Begituan
"Ini yang berbahaya, karena potensi penyelewengannya sangat besar sekali," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
