Ada Kepentingan Bisnis, Penegakan Hukum Kebijakan Pandemi Lemah

GenPI.co - Akademisi politik TB. Massa Djafar menilai bahwa kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang sangat beragam tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat dan tegas.

Menurut Massa, lemahnya penegakkan hukum dari kebijakan penanganan pandemi diakibatkan kepentingan bisnis yang sangat dominan.

Hal tersebut tercermin dari kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali.

BACA JUGA:  Polemik PCR Bikin Politikus PDIP Bersuara Lantang

“Kepentingan bisnis itu mengalahkan fungsi pelayanan publik,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (27/10).

Massa menilai bahwa pemerintah seperti dikendalikan oleh para pelaku bisnis.

BACA JUGA:  Syarat Wajib PCR Bikin Masyarakat Tak Percaya Pemerintah Lagi

“Kelihatan sekali bahwa pemerintah tak berdaya dan ini jadinya seperti tak ada pemerintahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, permasalahan itu ditambah dengan kata wajib membuat masyarakat makin tak berdaya melawan kebijakan pemerintah.

“Apa yang dilihat publik itu akhirnya masyarakat sudah tak peduli lagi karena memang tak berdaya,” tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News