Ada Kepentingan Bisnis, Penegakan Hukum Kebijakan Pandemi Lemah

Ada Kepentingan Bisnis, Penegakan Hukum Kebijakan Pandemi Lemah - GenPI.co
da Kepentingan Bisnis, Penegakan Hukum Kebijakan Pandemi Lemah Foto: Antara)

Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional itu mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih gencar melakukan edukasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih.

“Vaksin dulu diwajibkan, tetapi kini sudah tak lagi. Itu tidak apa-apa, asalkan bagi mereka yang ingin berpergian itu tetap sudah vaksin,” katanya.

Massa memaparkan bahwa beberapa kebijakan selama pandemi sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:  Polemik PCR Bikin Politikus PDIP Bersuara Lantang

Oleh karena itu, syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali seharusnya bisa menurunkan harga.

“Kalau harga PCR ini turun, masyarakat kemungkinan besar tak keberatan dengan hal itu. Rp 50 ribu misalnya, itu tak akan jadi masalah,” paparnya.

BACA JUGA:  Syarat Wajib PCR Bikin Masyarakat Tak Percaya Pemerintah Lagi

Simak video berikut ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya