Pemantauan Kasus Korupsi Dinilai Lebih Sulit Dilakukan di Daerah

GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang mengatakan bahwa memang ada kecenderungan pemantauan kasus korupsi lebih sulit dilakukan di daerah yang jauh dari ibu kota.

Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan kerjasama dan pemantauan oleh pihak yang bekerja sama dengan KPK.

“Ada LSM dan organisasi di daerah yang menjadi rekan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (31/10).

BACA JUGA:  Anggota DPR dan DPRD Kerap Jadi Pelaku Korupsi

Selain itu, fungsi check and balances juga harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Meskipun begitu, ada kemungkinan bahwa penyelewengan oleh pihak penguasa juga lebih kerap terjadi dengan adanya bentuk-bentuk intimidasi.

BACA JUGA:  Ujang: Megawati Sindir Ganjar dan Pendukungnya

“Baik dari pihak swastanya yang berkuasa di daerah itu atau dari pemerintahnya sendiri,” ungkapnya.

Jika sudah seperti itu, Ngorang mengatakan bahwa masyarakat bisa turun tangan dalam mengawasi kinerja pemerintah setempat.

BACA JUGA:  Partai Ummat Respons Putusan MK, Pemerintah Tak Lagi Kebal Hukum

“Bila perlu, masyarakat dan LSM bersuara keras jika pemerintah melakukan penyelewengan,” katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News