GenPI.co 
GenPI.co - Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM buka-bukaan sentil keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Pasalnya, ada dua hal yang menjadi masalah terkait penolakan terhadap Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Pertama, Koalisi Masyaralat Sipil menilai penunjukan itu bermasalah karena Andika Perkasa memiliki catatan hitam pelanggaran HAM imparsial dalam kasus pembunuhan tokoh Papua pada 2001 silam.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Sirih Khasiatnya Cespleng, Dahsyat Banget
Kedua, koalisi juga menyoroti laporan harta kekayaan Andika Perkasa yang mencapai 179,9 miliar.
Merespons hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut buka suara, di mana permasalahannya adalah tidak ada Political will dari DPR untuk menanyakan hal-hal tersebut soal dugaan pelanggaran HAM dan harta kekayaan.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Salam Campur Kayu Manis Dahsyat, Siap Goyang
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik ini dalam video yang tayang di channel YouTube Refly Harun.
Sebab, menurut Refly Harun, politik kita itu ewuh pakewuh alias sebagai sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap atasan atau senior).
BACA JUGA: Air Rebusan Pare Campur Madu Tokcer Banget, Khasiatnya Dahsyat
"Dalam fit and proper test apalagi menyangkut Panglima TNI dan juga misalnya Kapolri, kadang-kadang anggota DPR tidak cukup ganas untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti harta kekayaan dan juga track recordnya. Saya yakin, 99,9 persen yang namanya nominasi Andika ini pasti akan diloloskan oleh DPR," tegas Refly Harun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
