GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menyoroti soal Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan setengah UU Omnibus Law dan meminta untuk diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.
“Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji formil UU Omnibis Law cukup melegakan,” ujar Ray Rangkuti kepada GenPI.co, Jumat (26/11).
Menurut Ray, walaupun putusan tersebut terlihat ragu-ragu, namun setidaknya putusan tersebut menyelamatkan hal penting dan prinsipil dalam setiap proses pembuatan UU.
BACA JUGA: Omnibus Law UU Cipta Kerja Dinilai Cacat Formil
“Sekaligus menyelamatkan kekacauan proses pembuatan UU yang umum terjadi di dalam masa ke 2 pemerintahan Jokowi. Selain UU Omnibus Law, UU KPK, Minerba juga diperlakukan sama,” katanya.
Oleh karena itu, Ray Rangkuti meminta pemerintah untuk mentaati keputusan MK yang dimaksud.
BACA JUGA: Soal Penetapan Pemilu 2024, Emrus Sihombing Simpan Kecurigaan
Sebab, menurutnya, moral dari keputusan MK tersebut sangat jelas. Yakni UU Omnibus Law cacat formil dan karenanya secara moral tidak patut dijalankan.
“Mentaatinya bukan saja berarti tidak menyatakan menolak tetapi juga tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan dimaksud,” ucapnya.
Di sisi lain, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang lalu itu hanya menguntungkan pihak investor dan pekerja asing saja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
