
Oleh sebab itu, menurut Al Araf, dibutuhkan peran lembaga pengawas yang kuat seperti Komisi I dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pembelian ini tepat dan bebas dari korupsi.
"Jangan sampai TNI mendapatkan pespur yang underspec akibat markup dan korupsi yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab," tandasnya.(*)
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News