GenPI.co 
GenPI.co - Nama Presiden Kedua RI Soeharto yang tak ada di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menuai kontroversi.
Kontroversi itu terjadi lantaran Soeharto dikenal publik turut berperan dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan alasan kenapa nama Soeharto tak tercantum dalam Keppres tersebut.
BACA JUGA: Nama Soeharto Dihilangkan dari Sejarah? Mahfud MD Bilang Begini
"(Keppres, red) ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari kedaulatan negara," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/3).
Mahfud menjelaskan, dalam Keppres itu hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949.
BACA JUGA: Instruksi Mahfud MD ke Polri dan Kejaksaan: Bisa SP3 atau SKP2
Adapun tokoh penggagasnya yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.
Tidak tercantumnya nama Soeharto itu kata Mahfud serupa dengan teks Proklamasi Kemerdekaan yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta.
BACA JUGA: Mahfud MD Bongkar Masalah Korupsi, Tegas Cabut Status Tersangka
"Kalau bicara BPUPKI itu jumlahnya 64 orang, 60 anggota, ada ketua, wakil ketua, dan sebagainya, tetapi hanya disebut dua orang proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta," kata Mahfud.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
