GenPI.co 
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).
"Rakyat tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019," jelasnya dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
BACA JUGA: Puan Maharani Bantah Klaim Luhut Pandjaitan Soal Big Data
Sebab, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
"Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengin tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan.
BACA JUGA: Soal Big Data Luhut Pandjaitan, Dasco Malah Respons Begini
Dia menambahkan data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
BACA JUGA: Pencabulan di Pondok Pesantren, LaNyalla: Tindakan Sangat Bejat
"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih? Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," beber Luhut.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: LaNyalla Sebut Klaim Luhut Binsar Sangat Berlebihan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
