GenPI.co 
GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara otoriter.
Dia mengatakan hal itu dalam menanggapi dijadikan tersangkanya aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiayat.
Keduanya berurusan dengan hukum setelah dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait pencemaran nama baik.
BACA JUGA: Suara Lantang Demokrat di Kasus Haris Azhar vs Luhut, Simaklah!
"Labelnya seakan-akan masih demokratis. Padahal, pada praktiknya bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi," ujar Herzaky kepada GenPI.co, Jumat (25/3).
Oleh sebab itu, lanjut dia, Partai Demokrat akan terus bersuara di parlemen untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman ke publik.
BACA JUGA: Luhut Tolak Investasi Tesla di Indonesia, Kornas Jokowi Sepakat
"Situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan kita harus berbuat sesuatu. Bukan diam saja," tegasnya.
Dirinya juga mengimbau para pejabat negara agar tidak alergi terhadap kritik yang dilontarkan masyarakat.
BACA JUGA: Kasus Haris Azhar vs Luhut Bisa Bongkar Bisnis Pejabat
"Buka ruang untuk berdialektika agar mendapatkan pendapat yang berbeda. Selama data dan fakta tersebut bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
