Sentil Luhut, Politikus PKS Bilang Pejabat Harus Transparan

GenPI.co - Poltikus PKS Mardani Ali Sera mengomentari soal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal big data terkait orang-orang yang menginginkan penundaan pemilu.

Mardani mempersilakan jika ada masyarakat yang ingin melaporkan Luhut.

Seperti diketahui, sebelumnya Luhut diduga menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran setelah mengeklaim ada 110 juta orang yang menginginkan penundaan pemilu.

BACA JUGA:  Jelang Pemilu 2024, Firli Bahuri Bakal Gembleng Elite Parpol

“Terkait hukuman, monggo aparat yang berwenang. Kalau ada yang ingin melaporkan juga silahkan,” ujar Mardani Ali Sera kepada GenPI.co, Kamis (14/4).

Namun, menurut Mardani, Luhut harus mempertanggungjawabkan klaim terkait big data kepada masyarakat luas.

BACA JUGA:  Anggota KPU dan Bawaslu Resmi Dilantik, PKS: Kawal Pemilu 2024

“Soal etika kepemimpinan, dia mesti transparan dan akuntabel, apalagi Luhut seorang pejabat negara,” tuturnya.

Menurut Mardani, data yang dimiliki Luhut perlu dibuka agar ada diskusi dan bisa dianalisa oleh para peneliti.

BACA JUGA:  Mahfud MD Ajak Masyarakat Kawal Penyelenggaraan Pemilu 2024

“Mestinya dibuka saja, kalau sudah jadi isu publik. Biar diskusinya tuntas, data dibalas data, analisa dibalas analisa,” ucap Mardani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News