GenPI.co 
Refly Harun menambahkan para pengkritik pemerintah yang berbeda pendapat dan terjerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 harus dibebaskan.
"Jangan biasakan menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang berbeda pandangan atau yang kritis dengan pemerintahan," tuturnya.
Sebelumnya Luhut menolak membeberkan isi Big Data yang dia klaim di depan mahasiswa Universitas Indonesia (UI).
BACA JUGA: PDIP Tak Suka Luhut Sejak 2014, Refly Harun Beber Buktinya
Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengatakan dirinya memiliki hak dalam menyimpan informasi terkait isi Big Data.
"Kamu enggak berhak juga menuntut saya. Sebab, saya juga punya hak untuk tidak memberitahu," ungkap Luhut di depan massa mahasiswa UI.
BACA JUGA: Refly Harun Minta Luhut Menyerah Soal Big Data Jokowi 3 Periode
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
