GenPI.co 
GenPI.co - Mantan Wakil Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai lembaga antirasuah tidak konsisten dalam penegakkan hukum.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menanggapi KPK yang tidak hadir dalam sidang gugatan praperadilan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.
BACA JUGA: Mardani Maming Gandeng Pengacara Bambang Widjojanto
"Di satu sisi ada upaya paksa terhadap siapapun pelaku, apalagi tersangka. Akan tetapi, di sisi lain ada sikap mengingkari," ujar Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).
Bambang menilai, seharusnya KLK tidak akan melakukan pelanggaran dalam menegakan hukum.
BACA JUGA: KPK Belum Siap Menghadapi Sidang Praperadilan Maming Mardani
"Hak untuk tidak hadir diperbolehkan, tapi rasionalitas objektifnya itu yang menjadi ukurannya. Bukan sekadar tidak hadir," jelasnya.
Menurut Bambang, apa yang dilakukan KPK merupakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.
BACA JUGA: KPK Melatih Aparat Hukum Melek Mata Uang Kripto
"Bukankah itu menjadi bagian dari pelanggaran prinsip-prinsip penegakan hukum?" terang dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
