GenPI.co 
Itu saja mungkin perlu waktu satu tahun. Rasanya Lemhanas paling tepat untuk mendapat tugas itu.
Dari sini konsep tersebut masih perlu dibahas mendalam di sekolah-sekolah pimpinan Polri. Tahap ini pun perlu waktu satu sampai dua tahun. Lalu balik lagi ke Lemhanas.
Bentuk akhir konsep itu nanti bisa saja tidak yang paling ideal. Harus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Termasuk disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Ferdy Sambo: Skema vs Skema
Dari kalangan Polri kita sering mendengar sulitnya menegakkan hukum. Itu karena penegakan hukum dilakukan bukan di ruang hampa.
Penegakan hukum itu harus dilakukan di tengah masyarakat dengan berbagai budaya lokal. Terutama budaya menaati perintah pimpinan.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Rektor Unila: Rektor Karakter
Begitu banyak kejadian: harusnya A, pimpinan mintanya B. Kalau yang seperti itu jadi faktor yang terbesar maka memangkas banyaknya tingkatan komando memang harus dilakukan.
Bentuk ekstremnya: tingkatan tertinggi dalam struktur Polri adalah Polres. Tidak perlu ada Polda, apalagi Mabes. Namanya pun mungkin bukan Polres.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Tahlilan: Lim Xiao Ming
Maka sistem kepangkatan di Polri juga berubah total. Lantas siapa atasan Kapolres? Tidak ada. Atasan Kapolres adalah siapa yang mengangkatnya. Sampai di sini mulailah rumit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
