GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait politik uang.
Seperti diketahui, sebelumnya mankan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut meyakini politik uang dalam Pemilu 2024 tak bisa dihindari.
“Politik uang akan menghantui pemilu di Indonesia jika elit-elit yang menjadi kandidat dalam pemilu masih terus mengandalkan hal tersebut,” ujar Nyarwi kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).
BACA JUGA: Soal Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Yahya Cholil Staquf: PBNU Akan Melawan
Dirinya menduga praktik tersebut digunakan untuk memobilisasi para pemilih demi mendulang suara kemenangan.
“Trend itu juga bisa terus berkembang jika permisifitas pemilih pada politik uang masih sangat besar dan angka inflasi dan tekanan ekonomi yang ada menyulitkan kehidupan mayoritas pemilih,” tuturnya.
BACA JUGA: Selama Kemiskinan Masih Ada, Politik Uang di Indonesia Tak Bisa Dihapuskan
Menurutnya, politik uang hanya bisa diatasi jika pendidikan dan kecerdasan politik masyarakat di Indoensia baik.
“Selain itu, harus ada pengawasan praktek-praktek politik uang, penegakan hukum, dan penolakan masyarakat pada politik uang itu sendiri,” kata dia.
BACA JUGA: Masyarakat Bakal Tergiur Politik Uang pada Pemilu 2024, Ini Alasannya
Dengan demikian, Nyarwi berpendapat peluang penggunaan politik uang akan menurun dan menghilang di tiap pemilihan langsung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
