GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Panita Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Masinton Pasaribu setuju RKUHP ditunda pengsahannya menjadi UU.
"Tentu kami akan mempertimbangkan usulan dan permintaan presiden terkait penundaan pembahasan RKUHP dan kami akan mengkomunikasikan segera kepada seluruh fraksi di DPR yang ikut pembahasan RKUHP bersama Tim pemerintah," kata Masinton di Jakarta, Jumat (20/9).
Dia mengatakan, proses dan mekanisme pembahasan RKUHP di DPR RI baru selesai dalam pembicaraan Tingkat I yaitu baru sebatas usulan komisi untuk dibawa ke dalam pembahasan tingkat II dan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
BACA JUGA: Jokowi: Saya Minta Tunda RUU KUHP, 14 Pasal Ditinjau Ulang
Dia menjelaskan, dalam peraturan tata tertib DPR, usulan menuju ke Paripurna harus melalui tahapan Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi tentang persetujuan agenda pembahasan dalam sidang paripurna.
"Tentunya DPR wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi yang berkembang dari masyarakat terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP," ujarnya.
Dia mengatakan setuju dengan apa yang disampaikan Presiden, karena dinamika yang terjadi di masyarakat dan memang perlu sambil ditunda pengesahannya di paripurna DPR.
Menurut dia, perlu dilakukan sosialisasi di masyarakat terkait pasal krusial yang dipertanyakan masyarakat, dan sosialisasi dilakukan DPR bersama pemerintah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
