Terkait Eks GAM, Pengamat: Ibarat Membangunkan Macan Tidur

Terkait Eks GAM, Pengamat: Ibarat Membangunkan Macan Tidur - GenPI.co
Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono. (Foto: Dokpri/JPNN)

GenPI.co - Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengaku sangat kaget dan heran menyikapi pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Mualem Muzakir Manaf, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Saya tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Komnas HAM dalam pemanggilan tersebut. Menurut saya, langkah Komnas HAM, atau orang yang menggunakan Komnas HAM, membuka kembali kasus ini ibarat membuka luka lama bahkan mungkin seperti membangunkan macan tidur," ujar Suhendra di Jakarta, Sabtu (12/10).

Komnas HAM, kata Suhendra, seharusnya tahu bahwa apa pun yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di Bumi Serambi Mekah itu, sebelumnya atau tahun 2004, sudah dianggap selesai dan dikubur bersama masa lalu yang kelam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan semua sudah tertuang secara rinci dalam Kesepakatan Damai Helsinki, 15 Agustus 2005.

“Termasuk di dalamnya pemberian amnesti kepada semua pihak yang terkait dengan konflik Aceh di masa lalu," jelas pendiri Hadiekuntono's Institute (Research, Intelligence, Spiritual) ini.

Pertanyaan besarnya, lanjut Suhendra, untuk apa Komnas HAM kembali mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah dianggap selesai? Di tengah kondisi bangsa yang saat ini sedang demam tinggi pasca-kerusuhan di Papua, dan demonstrasi massa di beberapa kota yang berakhir ricuh beberapa waktu belakangan ini, langkah Komnas HAM membuka masalah Aceh ini seakan memperkeruh suasana.

“Saya merasakan tidak adanya kepekaan sosial dan politik dari Komnas HAM dalam masalah ini,” sesal Suhendra yang mengaku mengikuti dengan seksama perkembangan perdamaian Aceh. 

Sebagai orang yang mengamati dengan cermat dunia intelijen, menurut Suhendra apa yang dilakukan Komnas HAM sangat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Sebab, hal itu akan berpotensi membangkitkan kembali sentimen publik dan perlawanan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah baru bagi hubungan harmonis yang sedang dibangun antara pemerintah pusat dan Pemprov NAD," cetusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya