GenPI.co 
GenPI.co - Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono merespons terkait status hukum DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Dia mengatakan sampai saat ini status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) masih belum berakhir.
Berdasar Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara (IKN), DKI Jakarta masih sebagai ibu kota negara sampai ada Keppres mengenai Pemindahan IKN ke Nusantara.
BACA JUGA: Otorita Ibu Kota Nusantara Tegaskan Pembangunan IKN Tak Merusak Hutan
Dini mengungkapkan untuk kapan waktu terbitnya keppres itu, sepenuhnya tergantung pada kewenangan presiden.
“Secara hukum, untuk Nusantara baru efektif menjadi ibu kota negara ketika diterbitkannya keppres. Setelah terbit, secara otomatis DKI Jakarta berhenti jadi ibu kota negara,” katanya, Kamis (7/3).
BACA JUGA: Pengumuman! Presiden Jokowi Mulai Ngantor di IKN Juli 2024
Ketua Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara habis pada 15 Februari 2024.
Hal itu sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007. Aturan tersebut merupakan implikasi UU mengenai IKN yang sudah diundangkan sejak 15 Februari 2022.
BACA JUGA: Pengumuman! ASN Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
Pada Pasal 41 Ayat 2 UU IKN menyebutkan, “paling lama dua tahun sejak UU ini diundangkan, UU Nomor 29 Tahun 2007 diubah sesuai ketentuan dalam UU ini”.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
