GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar membeberkan pentingnya Beneficial Ownership untuk hukum dan bisnis yang sehat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Cahyo saat Indonesia menjadi tuan rumah forum penting bertajuk 'The Regional Peer Exchange on Advancing Anti-Corruption in Southeast Asia through Beneficial Ownership Transparency'.
Acara ini merupakan hasil kerja sama antara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) World Bank, Open Ownership (OO), dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
BACA JUGA: Dirjen AHU Beber Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership untuk Lawan Korupsi
Pada kesempatan ini, Ditjen AHU Kemenkumham menilai data pemilik manfaat BO akhir suatu korporasi bermanfaat untuk pengembangan bisnis dan penegakan hukum di Indonesia.
Cahyo R. Muzhar dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi kepemilikan dalam upaya bersama melawan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya, termasuk pemulihan aset.
BACA JUGA: Terkait Skema Model OCI untuk Diaspora Indonesia, Dirjen AHU Buka Suara
Sejak 2018, Ditjen AHU telah mengelola data BO dari seluruh jenis korporasi di Indonesia secara elektronik.
Cahyo mengatakan bahwa sejak menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) Aksi Keuangan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau Financial Action Task Force (FATF) pada akhir 2023, cara Indonesia mengelola basis data pemilik manfaat akhir korporasi dinilai oleh FATF.
BACA JUGA: Wejangan Dirjen AHU kepada 51 Penerjemah Tersumpah yang Diambil Sumpahnya
"Jadi, ada kewajiban perusahaan untuk men-declare pemilik manfaat ini," ujar Cahyo dari rilis yang diterima GenPI.co, Kamis (15/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
