Ogah Sisir Ulang, Anggaran Konsultan Kampung Kumuh Jalan Terus

GenPI.co - Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata mempertahankan usulan anggaran konsultan RW kumuh dan revitalisasi trotoar di dalam KUA-PPAS. 

Mereka menolak merasionalisasi anggaran tersebut meski ada keberatan dari DPRD.

BACA JUGA: Bandul Politik 2024, Peluang Anies Baswedan Dihambat Langkah PSI

"Rasionalisasi itu bukan punya Saya sendiri, tapi punya SKPD dan punya dewan (DPRD), jadi pikiran bersama dan itu didapatkan di rapat-rapat komisi," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Saefullah di Monas, Jakarta, Minggu (10/11).

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan dalam dokumen KUA-PPAS bernama kegiatan Community Action Plan (CAP) untuk satu RW di Dinas Perumahan senilai Rp556.112.773.

BACA JUGA: Ini Dia Tokoh Nasional yang Bergabung ke Partai Gelora Indonesia

Dengan rincian biaya langsung personel Rp475.800.000, biaya langsung tidak personel Rp29.757.030 serta pajak 10 persen dari kegiatan satu RW.

Biaya langsung personel itu terdiri dari tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News